Kairatu, 1 September 2025 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Seram Bagian Barat (SBB) memimpin aksi demonstrasi yang menggugah di depan Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kecamatan Kairatu. Aksi ini, yang dipimpin dengan penuh semangat oleh Ketua Cabang HMI Kabupaten SBB, Acel Rahayaan, berhasil menarik perhatian puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, bersatu dalam menyampaikan aspirasi yang mendesak.
Dalam aksi yang penuh semangat tersebut, HMI Cabang SBB menyampaikan serangkaian tuntutan mendesak yang menyoroti berbagai isu penting yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat. Berikut adalah poin-poin tuntutan yang diajukan, yang mencerminkan kepedulian mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah:
1. Menolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR serta Kenaikan Pajak: HMI mendesak DPRD SBB untuk mengambil sikap tegas dengan menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta menentang kenaikan pajak yang dinilai memberatkan rakyat. Sebagai solusi konkret, mereka mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
2. Usut Tuntas Kasus Kekerasan dan Bebaskan Demonstran yang Ditahan: HMI menuntut pengusutan tuntas terhadap berbagai kasus kekerasan, serta pembebasan demonstran yang ditahan.
Mereka juga menuntut transparansi dalam penanganan kasus korban ojek online, serta penangkapan oknum yang terlibat dalam tindakan kekerasan.
3. Selesaikan Sengketa Lahan dan Letak Geografis Kota Kabupaten SBB: HMI meminta penyelesaian sengketa lahan dan masalah letak geografis Kota Kabupaten SBB, yang dianggap sebagai hambatan utama dalam pembangunan wilayah tersebut.
4. Menolak Anggaran Pokir 30 Miliar Tahun 2026: HMI menolak alokasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten SBB sebesar 30 miliar rupiah untuk tahun 2026, karena menilai anggaran tersebut berpotensi mencederai pembangunan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten SBB.
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Daerah Pegunungan dan Huamual: HMI mendesak DPRD Kabupaten SBB untuk segera mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di daerah pegunungan dan Huamual, guna meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian wilayah tersebut.
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Puskesmas di Daerah Pegunungan: HMI meminta DPRD Kabupaten SBB untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur puskesmas di daerah pegunungan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
7. Pembangunan Talut di Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu: HMI mendesak DPRD Kabupaten SBB untuk segera mendorong percepatan pembangunan talut di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, yang mengalami abrasi pantai parah sejak tahun 2019 hingga 2025, mengancam rumah dan kehidupan warga.
Aksi ini mendapatkan respons langsung dari Pimpinan DPRD Andareas H. Kolly, Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama, anggota DPRD, Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., yang hadir untuk menerima aspirasi para demonstran. Pengamanan ketat dilakukan oleh ratusan personil TNI dan Polri untuk memastikan aksi berjalan tertib dan aman.
Aksi berlangsung dengan aman dan damai, mencerminkan kedewasaan para peserta dalam menyampaikan pendapat. Ketua DPRD, Wakil Bupati, dan Kapolres menerima tuntutan pendemo dan menyatakan komitmen untuk meneruskannya kepada pihak pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
Ketua DPRD Andareas H. Kolly menyampaikan apresiasi kepada para aktivis HMI yang telah menyampaikan pendapat dengan cara yang aman dan damai. Ucapan serupa juga disampaikan oleh Wakil Bupati Seram Bagian Barat dan Kapolres Seram Bagian Barat, menegaskan pentingnya dialog konstruktif dalam menyelesaikan masalah.
Hingga pukul 11:30 WIT, situasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) di Kecamatan Kairatu tetap terkendali berkat pengawalan ketat oleh ratusan personil TNI dan Polri dari Polres Seram Bagian Barat dan Kodim 1513 SBB, memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
Aksi ini menjadi catatan penting dalam sejarah Kabupaten Seram Bagian Barat, menunjukkan bahwa suara mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan positif demi masa depan yang lebih baik.
