SERAM BAGIAN BARAT – 27/9/2025 – Wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Selfinus Kainama, memberikan apresiasi tinggi kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menggelar aksi unjuk rasa damai pada 26 September 2025. Di hadapan ratusan mahasiswa, Selfinus menyatakan bahwa demo tersebut menunjukkan kematangan berdemokrasi di SBB.
“Kami sangat menghargai aksi damai ini. Ini bukti bahwa aspirasi dapat disampaikan dengan tertib dan tanpa kekerasan,” ujar Selfinus.
Wakil Bupati juga berjanji akan menindaklanjuti tujuh poin tuntutan yang disuarakan oleh HMI, yang mencakup berbagai isu penting mulai dari kebijakan anggaran hingga pembangunan infrastruktur.
Poin-Poin Tuntutan HMI yang Direspons oleh Pemerintah Kabupaten SBB
Berikut adalah ringkasan dari tuntutan HMI yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten SBB:
-
Tolak Kenaikan Gaji DPR dan Pajak: HMI mendesak DPRD SBB untuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta kenaikan pajak yang dinilai memberatkan rakyat. Mereka juga mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset.
-
Usut Tuntas Kekerasan: HMI menuntut pengusutan tuntas kasus kekerasan dan pembebasan demonstran yang ditahan. Mereka juga meminta transparansi dalam penanganan kasus korban ojek online dan penangkapan oknum yang terlibat.
-
Selesaikan Sengketa Lahan: HMI meminta penyelesaian sengketa lahan dan masalah letak geografis Kota Kabupaten SBB yang menghambat pembangunan.
-
Tolak Anggaran Pokir 30 Miliar: HMI menolak alokasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD SBB sebesar Rp30 miliar untuk tahun 2026, yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat.
-
Percepatan Pembangunan Infrastruktur: HMI mendesak percepatan pembangunan jalan di daerah pegunungan dan Huamual serta Puskesmas di daerah pegunungan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan.
-
Pembangunan Talut: Tuntutan khusus HMI adalah pembangunan talut di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu. Abrasi pantai yang parah sejak 2019 telah mengancam rumah warga dan membutuhkan penanganan segera.
Wakil Bupati Selfinus Kainama menjamin bahwa pemerintah daerah akan segera memproses tuntutan ini. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan setiap poin tuntutan ini mendapat perhatian dan solusi yang tepat,” tutupnya.
